Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

prudential_plc prudential_seluruh_dunia

 

Pengantar Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Penerapan atas prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance - GCG) dibutuhkan dalam rangka mendukung pertumbuhan perusahaan yang sehat khususnya dan perkembangan industri keuangan nasional pada umumnya. PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia, atau Perseroan) terus membangun dan menyempurnakan strukturnya sebagai bagian dari implementasi prinsip Tata Kelola Yang Baik bagi Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagai bagian dari Grup Prudential yang menerapkan ketentuan GCG yang ketat atas seluruh unit bisnisnya secara global, manajemen Prudential Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam hal penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara konsisten, mengikuti prinsip-prinsip utama GCG yaitu prinsip Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, serta Kesetaraan dan Kewajaran. Prudential Indonesia yakin bahwa pelaksanaan GCG yang konsisten akan membawa nilai tambah bagi Perseroan, pemegang saham, nasabah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menjadikan Prudential Indonesia sebagai penyedia jasa keuangan terdepan dalam pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab di Indonesia.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Prudential Indonesia telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) dan menyempurnakan strukturnya secara berkelanjutan sebagaimana tercermin dalam Laporan Penilaian Sendiri (Self-Assessment) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik tahun 2014 dan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2014 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Perseroan tertanggal 27 Februari 2015. Untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan melalui praktik bisnis yang taat, sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2014 perihal Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, berikut pengembangan yang terjadi sejalan dengan ketentuan GCG:

  • Struktur Tata Kelola

    Struktur Tata Kelola Prudential Indonesia adalah sebagai berikut:

    Rapat Umum Pemegang Saham

    Merupakan organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

    Pada tahun 2014, pemegang saham Prudential Indonesia telah mengambil berbagai keputusan berkaitan dengan laporan keuangan dan neraca laba rugi Perusahaan untuk tahun buku 2013, pengangkatan anggota direksi maupun komisaris, serta pembagian dividend interim dan lain-lain melalui mekanisme Keputusan Para Pemegang Saham yang diedarkan kepada seluruh pemegang saham.

    Dewan Komisaris

    Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

    Dewan Komisaris Prudential Indonesia memiliki Komisaris Independen yang secara aktif telah berpartisipasi dalam rapat Komite Audit maupun rapat Komite Pemantau Risiko, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Pada tahun 2014, Prudential Indonesia telah mengadakan 6 kali rapat Dewan Komisaris.

    Komposisi Dewan Komisaris di Prudential Indonesia berdasarkan Laporan Penilaian Sendiri dan Laporan Penerapan Tata Kelola Yang Baik tahun 2014:

    Name

    Nama

    Position

    Jabatan


    Alan Shen Fong Tan (Alan Tan)

    President Commissioner

    Presiden Komisaris


    Ira Eddymurthy Andamara

    Commissioner         

    Komisaris


    Mulchis Anwar

    Independent Commissioner

    Komisaris Independen

    Berikut komposisi Dewan Komisaris di Prudential Indonesia per 6 Oktober 2015:

    Name

    Nama

    Position

    Jabatan

    Richard John Taylor


    President Commissioner


    Presiden Komisaris

    Stephen Paul Bickell


    Commissioner         


    Komisaris

    Ira Eddymurthy Andamara


    Commissioner         


    Komisaris

    Mulchis Anwar


    Independent Commissioner


    Komisaris Independen

    Agustinus Prasetyantoko

     (A. Prasetyantoko)


    Independent Commissioner


    Komisaris Independen

    Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa

     (Marty Natalegawa)


    Independent Commissioner


    Komisaris Independen


    Komite Penunjang Dewan Komisaris

    Untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasannya sehingga dapat berjalan secara efektif, Komite-komite di bawah ini telah dibentuk:

    1. Komite Pemantau Risiko

      Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan risiko atas bisnis Perseroan. Pertemuan Komite Pemantau Risiko dilakukan sekurang-kurangnya setiap bulan dan setiap kuartal.

    2. Komite Audit

      Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi kewajibannya terkait pengawasan atas kepatuhan pelaporan keuangan Perseroan, efektifitas pengendalian internal dan sistem manajemen risiko Perseroan serta untuk mengawasi efektifitas dan objektifitas dari Auditor internal dan eksternal. Komite Audit harus bertindak secara independen dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Pertemuan Komite Audit dilakukan secara rutin setiap bulan.

  • Direksi

    Direksi bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pengaturan dan pelaksanaan usaha di Perseroan sejalan dengan strategi Perseroan, rencana dan kebijakan Perseroan.
    Selama tahun 2014, Prudential Indonesia telah mengadakan 22 kali rapat Direksi. Berikut adalah susunan anggota Direksi:

    Komposisi Direksi di Prudential Indonesia berdasarkan Laporan Penilaian Sendiri dan Laporan Penerapan Tata Kelola Yang Baik tahun 2014:

    Name

    Nama

    Position

    Jabatan


    Rinaldi Mudahar


    President Director


    Presiden  Direktur


    Evelyne Mirna Damayanti Kusumowidagdo


    (Eveline Kusumowidagdo)







    Director


    Direktur

     


    Heraandajani Soemohandojo


    (Nini Sumohandoyo)


    John Joseph Oehmke


    Nicholas Oliver Holder

     Berikut komposisi Direksi di Prudential Indonesia per 6 Oktober 2015):

    Name

    Nama

    Position

    Jabatan


    Rinaldi Mudahar


    President Director


    Presiden Direktur


    Eveline Mirna Damayanti Kusumowidagdo


    (Eveline Kusumowidagdo)









    Director


    Direktur


    Heraandajani Soemohandojo


    (Nini Sumohandoyo)


    John Joseph Oehmke


    Kenneth Andrew Stearns


    Nicholas Oliver Holder

          

    Dewan Pengawas Syariah

    Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada Direksi dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan unit usaha syariah Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Sepanjang tahun 2014, Perseroan telah mengadakan 10 kali pertemuan Dewan Pengawas Syariah.

    Berikut adalah susunan anggota Dewan Pengawas Syariah per 6 Oktober 2015:

    Name

    Nama

    Position

    Jabatan


    Dr. H. Anwar Ibrahim


    Chairman of Sharia Supervisory Board


    Ketua Dewan Pengawas Syariah


    H. Ahmad Nuryadi, LL.B, MA


    Member of Sharia Supervisory Board


    Anggota Dewan Pengawas Syariah

        

    Komite Penunjang Direksi

    Untuk membantu Direksi dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Perseroan telah membentuk beberapa komite sebagai berikut:

    1. Komite Investasi
      Komite Investasi bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan atas seluruh dana investasi Perseroan. Komite melakukan rapat secara berkala setidaknya setiap kuartal.
    2. Komite Kepatuhan
      Komite ini bertanggung jawab untuk mengawasi tingkat kepatuhan Perseroan atas kebijakan internal, pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan rapat Komite Kepatuhan dilakukan setiap dua bulan sekali.
    3. Komite Seleksi Risiko (Underwriting) dan Klaim
      Salah satu aspek penting dalam bisnis asuransi adalah dalam proses seleksi risiko (underwriting) dan klaim. Untuk itu, dibentuklah Komite Seleksi Risiko dan Klaim yang memiliki kewenangan untuk meninjau dan memberikan arahan dalam hal perubahan regulasi, kepatuhan, risiko, kebutuhan bisnis dan standar pelayanan atas seleksi risiko dan klaim. Disamping itu, Komite ini memiliki peran untuk melakukan kajian dan menilai kinerja terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan, kemudian memutuskan resolusi atas permasalahan dan menetapkan standar seleksi risiko dan klaim.
    4. Komite Pengembangan Produk
      Komite ini memiliki peranan dalam perkembangan, penerapan dan pengaturan atas seluruh pengembangan produk dan strategi yang dihasilkan atas produk untuk Perseroan. Hal ini termasuk pendirian dan pengaturan atas desain serta proses persetujuan produk sejalan dengan prioritas produk dan jadwal implementasi atau strategi yang disetujui dari waktu ke waktu oleh Komite.
    5. Komite Informasi dan Teknologi
      Komite ini memiliki peranan untuk memastikan bahwa Perseroan dapat mengadopsi sistem dan proses yang terbaik di kelasnya, sesuai dengan konteks pengembangan informasi dan teknologi. Pertemuan Komite ini dilakukan sesuai dengan arahan Ketua Komite dan dilakukan setiap bulan atau setidaknya setiap kuartal.
    6. Komite Pengadaan
      Komite ini didirikan untuk mengawasi inisiatif program pengadaan dan fungsi yang berkaitan dengan tata kelola, pencapaian waktu layanan, pengaturan kinerja pemasok, pengaturan kontrak, pemantauan risiko pihak ketiga dan perjanjian alih daya dengan beberapa tujuan yang ditetapkan. Komite ini mengadakan rapat setidaknya sekali setiap kuartal atau dalam waktu tertentu apabila diperlukan.
    7. Komite Anggaran
      Tujuan dibentuknya komite ini adalah untuk memastikan bahwa Perseroan mengelola anggaran biaya Perseroan sesuai dengan kemampuan dan menjalankan inisiatif secara efisien. Komite ini mengadakan pertemuan setidaknya setiap kuartal.
    8. Komite Disipliner Tenaga Pemasar
      Komite ini dibentuk khusus dengan tujuan untuk melakukan kajian atas investigasi yang dilakukan secara lengkap oleh Petugas Layanan Keluhan terhadap dugaan kesalahan atas praktik penjualan yang dilakukan oleh jaringan distribusi Perseroan dan untuk menyetujui atau memperbaiki rekomendasi sanksi atas tindakan indisipliner yang dilakukan Tenaga Pemasar, termasuk layanan pemulihan untuk memperbaiki keluhan.
    9. Komite Persistensi
      Tujuan utama didirikannya Komite Persistensi yaitu untuk memastikan persistensi Perseroan mencapai atau melebihi target, memastikan bahwa langkah yang tepat telah diambil untuk mengatasi hambatan atas pencapaian target; dan untuk menjadi pelopor mengenai pentingnya mencapai peningkatan persistensi yang tinggi di Prudential Indonesia. Rapat Komite ini umumnya diadakan setiap bulan.
    10. Komite Nasabah
      Komite Nasabah didirikan khususnya untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah dan juga mengoptimalkan potensi penjualan yang pada akhirnya akan menghasilkan nilai yang saling menguntungkan bagi nasabah dan bisnis. Pada umumnya Komite ini mengadakan pertemuan setiap kuartal.
    11. Komite Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
      Komite ini dibentuk guna memastikan bahwa seluruh inisiatif Tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR) Perseroan sejalan dengan tujuan strategi inti dan Kode Etik Perseroan; untuk memonitor seluruh kegiatan CSR Perseroan yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan banyak pihak tertata dengan baik melalui implementasi yang efisien dan efektif; dan untuk melakukan kajian atas kinerja proyek yang sedang berjalan terhadap target yang ditetapkan.
  • Kecukupan Kebijakan dan Prosedur


    Kode Etik

    Prudential Indonesia menerapkan standar profesional dan kode etik yang tertinggi bagi seluruh karyawan. Kode etik berisi standar etika dasar yang diperlukan.

    Kebijakan Investasi

    Kebijakan investasi menetapkan tujuan investasi dari masing-masing dana investasi, serta pedoman dan parameter untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan investasi Perseroan mengacu pada strategi jangka panjang dengan usaha meminimalkan risiko dan mengoptimalkan hasil keuntungan investasi. Dana investasi Perseroan dikelola oleh PT Eastspring Investments Indonesia.

    Konflik Kepentingan

    Prudential Indonesia memiliki komitmen bahwa seluruh karyawan memililki integritas yang tinggi dalam segala proses bisnis baik di dalam ataupun di luar Perseroan. Kebijakan ini akan membantu karyawan untuk mengidentifikasi berbagai potensi masalah yang ditimbulkan dan tindak lanjut apabila terjadi konflik.

    Anti Suap dan Korupsi

    Prudential Indonesia menyadari bahwa penyuapan dan korupsi rentan terjadi pada peran-peran tertentu, yang dapat membawa dampak terhadap integritas dalam menjalankan bisnis Perseroan dengan benar. Untuk itu, kebijakan ini merupakan petunjuk untuk melindungi Perseroan dan karyawan Perseroan dari praktik penyuapan dan korupsi.

  • Implementasi atas Sistem Pengendalian Internal

    Prudential Indonesia menganut prinsip “tiga lini pertahanan” untuk mengatur dan mengendalikan risiko bisnis dan berperan dalam fungsi pengendalian sebagai berikut:

    1. Lini pertama adalah Unit Bisnis atau Unit Fungsional
      Unit Bisnis sebagai lini yang terlibat dalam operasional harian dan bertindak sebagai kontak pertama dengan berbagai pihak.

    2. Lini kedua adalah Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Risiko.
      Fungsi-fungsi ini berperan dalam menentukan kebijakan dan standar serta melakukan proses monitoring dan peninjauan yang diperlukan.

    3. Lini ketiga adalah Audit Internal.
      Fungsi ini berperan untuk memberikan kepastian secara independen atas pelaksanaan ketentuan dan kebijakan kepada seluruh pihak terkait termasuk manajemen dan Komite Audit.