Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

prudential_plc prudential_seluruh_dunia

 

Pengantar Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Penerapan atas prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance - GCG) dibutuhkan dalam rangka mendukung pertumbuhan perusahaan yang sehat khususnya dan perkembangan industri keuangan nasional pada umumnya. PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia, atau Perseroan) terus membangun dan menyempurnakan strukturnya sebagai bagian dari implementasi prinsip Tata Kelola Yang Baik bagi Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagai bagian dari Grup Prudential yang menerapkan ketentuan GCG yang ketat atas seluruh unit bisnisnya secara global, manajemen Prudential Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam hal penerapan GCG secara konsisten, mengikuti prinsip-prinsip utama GCG yaitu prinsip Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, serta Kesetaraan dan Kewajaran. Prudential Indonesia yakin bahwa pelaksanaan GCG yang konsisten akan membawa nilai tambah bagi Perseroan, pemegang saham, nasabah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menjadikan Prudential Indonesia sebagai penyedia jasa keuangan terdepan dalam pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab di Indonesia.
 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Prudential Indonesia telah menerapkan GCG dan menyempurnakan strukturnya secara berkelanjutan sebagaimana tercermin dalam Laporan Penilaian Sendiri (Self-Assessment) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik tahun dan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun per 31 Desember 2016 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 28 Februari 2016. Untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan melalui praktik bisnis yang taat, sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/2014 yang telah digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/2016 perihal Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, berikut pengembangan yang terjadi sejalan dengan ketentuan GCG:

A. Struktur Tata Kelola

Struktur Tata Kelola Prudential Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Merupakan organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2016, pemegang saham Prudential Indonesia telah mengambil berbagai keputusan berkaitan dengan laporan keuangan dan neraca laba rugi Perusahaan untuk tahun buku 2015, pengangkatan anggota direksi maupun komisaris, serta pembagian dividend interim dan lain-lain melalui mekanisme Keputusan Para Pemegang Saham yang diedarkan kepada seluruh pemegang saham.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris Prudential Indonesia memiliki Komisaris Independen yang secara aktif telah berpartisipasi dalam rapat Komite Audit maupun rapat Komite Pemantau Risiko, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Pada tahun 2016, Prudential Indonesia telah mengadakan 12 kali rapat Dewan Komisaris.

Komposisi Dewan Komisaris di Prudential Indonesia berdasarkan Laporan Penilaian Sendiri dan Laporan Penerapan Tata Kelola Yang Baik tahun per 31 Desember 2016 :

Name

Nama

Position

Jabatan


Richard John Taylor

President Commissioner

Presiden Komisaris


Stephen Paul Bickell

Commissioner         

Komisaris


Mulchis Anwar

Independent Commissioner

Komisaris Independen


Agustinus Prasetyantoko (A. Prasetyantoko)

Independent Commissioner

Komisaris Independen


Raden Mohammad Marty Mulia Natanegawa (Marty Natalegawa)

Independent Commissioner

Komisaris Independen

 

a. Komite Penunjang Dewan Komisaris

Untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasannya sehingga dapat berjalan secara efektif, Komite-komite di bawah ini telah dibentuk:


 1). Komite Audit

Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi kewajibannya terkait pengawasan atas kepatuhan pelaporan keuangan Perseroan, efektifitas pengendalian internal dan sistem manajemen risiko Perseroan serta untuk mengawasi efektifitas dan objektifitas dari Auditor internal dan eksternal. Komite Audit harus bertindak secara independen dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Pertemuan Komite Audit dilakukan secara rutin setiap bulan.

2). Komite Pemantau Resiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh dan melapor kepada Dewan Komisaris dalam memantau dan memberikan saran kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa penerapan manajemen risiko memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur manajemen risiko dan metodologi. Komite Pemantau Risiko memiliki peran dalam memantau penerapan kebijakan manajemen risiko secara keseluruhan.

3). Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk dalam rangka pelaksanaan tata kelola terintegrasi pada konglomerasi keuangan antara Prudential Indonesia dan PT Eastspring Investments Indonesia (Eastspring Indonesia). Komite ini melakukan pertemuan secara berkala setiap enam bulan sekali.

3. Direksi

Direksi bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pengaturan dan pelaksanaan usaha di Perseroan sejalan dengan strategi Perseroan, rencana dan kebijakan Perseroan.
Selama tahun 2016, Prudential Indonesia telah mengadakan 21 kali rapat Direksi. Berikut adalah susunan anggota Direksi:

Komposisi Direksi di Prudential Indonesia berdasarkan Laporan Penilaian Sendiri dan Laporan Penerapan Tata Kelola Yang Baik tahun per 31 Desember2016:

Name

Nama

Position

Jabatan


Jens Reisch

President Director


Presiden Direktur


Rinaldi Mudahar

Vice President Director


Wakil Presiden  Direktur


Evelyne Mirna Damayanti Kusumowidagdo


(Eveline Kusumowidagdo)





Director


Direktur

 


Heraandajani Soemohandojo


(Nini Sumohandoyo)


John Joseph Oehmke


Nicholas Oliver Holder

       a. Komite Penunjang Direksi

Untuk membantu Direksi dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Perseroan telah membentuk beberapa komite sebagai berikut:

1). Komite Investasi

Komite Investasi bertanggung jawab untuk  melakukan pemantauan atas seluruh dana investasi Perseroan. Komite melakukan rapat secara berkala setidaknya setiap kuartal.

2). Komite Kepatuhan

Komite ini bertanggung jawab untuk mengawasi tingkat kepatuhan Perseroan atas kebijakan internal, pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan rapat Komite Kepatuhan dilakukan setiap dua bulan sekali.

3). Komite Seleksi Risiko (Underwriting) dan Klaim

Salah satu aspek penting dalam bisnis asuransi adalah dalam proses seleksi risiko (underwriting) dan klaim. Untuk itu, dibentuklah Komite Seleksi Risiko dan Klaim yang memiliki kewenangan untuk meninjau dan memberikan arahan dalam hal perubahan regulasi, kepatuhan, risiko, kebutuhan bisnis dan standar pelayanan atas seleksi risiko dan klaim. Disamping itu, Komite ini memiliki peran untuk melakukan kajian dan menilai kinerja terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan, kemudian memutuskan resolusi atas permasalahan dan menetapkan standar seleksi risiko dan klaim.

4). Komite Pengembangan Produk

Komite ini memiliki peranan dalam perkembangan, penerapan dan pengaturan atas seluruh pengembangan produk dan strategi yang dihasilkan atas produk untuk Perseroan. Hal ini termasuk pendirian dan pengaturan atas desain serta proses persetujuan produk sejalan dengan prioritas produk dan jadwal implementasi atau strategi yang disetujui dari waktu ke waktu oleh Komite.

5). Komite Informasi dan Teknologi

Komite ini memiliki peranan untuk memastikan bahwa Perseroan dapat mengadopsi sistem dan proses yang terbaik di kelasnya, sesuai dengan konteks pengembangan informasi dan teknologi. Pertemuan Komite ini dilakukan sesuai dengan arahan Ketua Komite dan dilakukan setiap bulan atau setidaknya setiap kuartal.

6). Komite Pengadaan

Komite ini didirikan untuk mengawasi inisiatif program pengadaan dan fungsi yang berkaitan dengan tata kelola, pencapaian waktu layanan, pengaturan kinerja pemasok, pengaturan kontrak, pemantauan risiko pihak ketiga dan perjanjian alih daya dengan beberapa tujuan yang ditetapkan. Komite ini mengadakan rapat setidaknya sekali setiap kuartal atau dalam waktu tertentu apabila diperlukan.

7). Komite Anggaran

Tujuan dibentuknya komite ini adalah untuk memastikan bahwa Perseroan mengelola anggaran biaya Perseroan sesuai dengan kemampuan dan menjalankan inisiatif secara efisien. Komite ini mengadakan pertemuan setidaknya setiap kuartal.

8. Komite Disipliner Tenaga Pemasar

Komite ini dibentuk khusus dengan tujuan untuk melakukan kajian atas investigasi yang dilakukan secara lengkap oleh Petugas Layanan Keluhan terhadap dugaan kesalahan atas praktik penjualan yang dilakukan oleh jaringan distribusi Perseroan dan untuk menyetujui atau memperbaiki rekomendasi sanksi atas tindakan indisipliner yang dilakukan Tenaga Pemasar, termasuk layanan pemulihan untuk memperbaiki keluhan.

9). Komite Persistemsi

Tujuan utama didirikannya Komite Persistensi yaitu untuk memastikan persistensi Perseroan mencapai atau melebihi target, memastikan bahwa langkah yang tepat telah diambil untuk mengatasi hambatan atas pencapaian target; dan untuk menjadi pelopor mengenai pentingnya mencapai peningkatan persistensi yang tinggi di Prudential Indonesia. Rapat Komite ini umumnya diadakan setiap bulan. 

10). Komite Nasabah

Komite Nasabah didirikan khususnya untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah dan juga mengoptimalkan potensi penjualan yang pada akhirnya akan menghasilkan nilai yang saling menguntungkan bagi nasabah dan bisnis. Pada umumnya Komite ini mengadakan pertemuan setiap kuartal.

 11). Komite Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Komite ini dibentuk guna memastikan bahwa seluruh inisiatif Tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR) Perseroan sejalan dengan tujuan strategi inti dan Kode Etik Perseroan; untuk memonitor seluruh kegiatan CSR Perseroan yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan banyak pihak tertata dengan baik melalui implementasi yang efisien dan efektif; dan untuk melakukan kajian atas kinerja proyek yang sedang berjalan terhadap target yang ditetapkan.

12). Komite Manajemen Kelangsungan Bisnis dan Manajemen Insiden

Komite ini melakukan kajian atas program kelangsungan bisnis setiap kuartal untuk memastikan kepatutan, kecukupan dan efektivitas pelaksanaan kelangsungan bisnis.

13). Komite Insentif Keagenan

Komite ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa insentif yang telah disusun sejalan untuk mencapai tujuan dan target yang ditetapkan; dan untuk mengatur kesempatan bisnis untuk memastikan insentif yang disusun memacu aktivitas bisnis dan tidak menimbulkan risiko yang signifikan.

14). Komite Distribusi Kemitraan

Komite ini dibentuk untuk memantau jalur distribusi kemitraan, perkembangan inisiatif dan permasalahan strategis lainnya.

15). Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite ini dibentuk untuk memantau penerapan manajemen risiko terintegrasi pada konglomerasi keuangan.

16). Komite Kompensasi Keagenan

Komite ini berperan untuk memastikan:
-   Kompensasi keagenan diimplementasikan dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan.
-   Memberikan pengawasan dan arahan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan tepat sasaran.

17). Komite Risiko

Tujuan dibentuknya Komite Risiko adalah untuk membantu Dewan Direksi dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan. Komite Risiko juga membantu Dewan Direksi dalam melakukan proses eskalasi kepada Dewan Komisaris melalui pelaporan kepada Komite Pemantau Risiko. 
 

 

4. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada Direksi dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan unit usaha syariah Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Sepanjang tahun 2016, Perseroan telah mengadakan 15 kali pertemuan Dewan Pengawas Syariah.

Berikut adalah susunan anggota Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2016:

Name

Nama

Position

Jabatan

 Dr. H. Anwar Ibrahim

 Chairman of Sharia Supervisory Board

 Ketua Dewan Pengawas Syariah

 H. Ahmad Nuryadi, LL.B, MA

 Member of Sharia Supervisory Board

 Anggota Dewan Pengawas Syariah

    

B. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur 

1. Kode Etik

Prudential Indonesia menerapkan standar profesional dan kode etik yang tertinggi bagi seluruh karyawan. Kode etik berisi standar etika dasar yang diperlukan.

2. Kebijakan Investasi

Kebijakan investasi menetapkan tujuan investasi dari masing-masing dana investasi, serta pedoman dan parameter untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan investasi Perseroan mengacu pada strategi jangka panjang dengan usaha meminimalkan risiko dan mengoptimalkan hasil keuntungan investasi. Dana investasi Perseroan dikelola oleh PT Eastspring Investments Indonesia.

3. Konflik Kepentingan

Dengan mematuhi Kebijakan Konflik Kepentingan dan ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat melanggar standar etika, kejujuran dan integritas. Seluruh Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, karyawan dan tenaga pemasar diharapkan untuk tidak hanya mengungkapkan tapi juga dapat mengidentifikasi potensi atau terjadinya konflik kepentingan di tempat kerja atas nama Prudential Indonesia.

4. Anti Suap dan Korupsi

Prudential Indonesia menyadari bahwa penyuapan dan korupsi rentan terjadi pada peran-peran tertentu, yang dapat membawa dampak terhadap integritas dalam menjalankan bisnis Perseroan dengan benar. Untuk itu, kebijakan ini merupakan petunjuk untuk melindungi Perseroan dan karyawan Perseroan dari praktik penyuapan dan korupsi.

 

C. Implementasi atas Sistem Pengendalian Internal

Prudential Indonesia menganut prinsip “tiga lini pertahanan” untuk mengatur dan mengendalikan risiko bisnis dan berperan dalam fungsi pengendalian sebagai berikut:

  1. Lini pertama adalah Unit Bisnis atau Unit Fungsional
    Unit Bisnis sebagai lini yang terlibat dalam operasional harian dan bertindak sebagai kontak pertama dengan berbagai pihak.

     

  2. Lini kedua adalah Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Risiko.
    Fungsi-fungsi ini berperan dalam menentukan kebijakan dan standar serta melakukan proses monitoring dan peninjauan yang diperlukan.

     

  3. Lini ketiga adalah Audit Internal.
    Fungsi ini berperan untuk memberikan kepastian secara independen atas pelaksanaan ketentuan dan kebijakan kepada seluruh pihak terkait termasuk manajemen dan Komite Audit.