Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pengantar tata kelola perusahaan yang baik

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance – GCG) dibutuhkan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan yang sehat dan berkelanjutan pada khususnya dan perkembangan industri keuangan nasional pada umumnya. PT Prudential Life Assurance (“Prudential Indonesia”, atau “Perseroan”) senantiasa berkomitmen untuk tetap membangun dan menyempurnakan strukturnya sebagai bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Yang Baik bagi Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagai bagian dari Grup Prudential yang menerapkan ketentuan GCG yang ketat atas seluruh unit bisnisnya secara global, Prudential Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam penerapan GCG secara konsisten, mengikuti prinsip-prinsip utama GCG yaitu prinsip Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, serta Kesetaraan dan Kewajaran. Prudential Indonesia yakin bahwa pelaksanaan GCG yang konsisten akan membawa nilai tambah bagi Perseroan, pemegang saham, nasabah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menjadikan Prudential Indonesia sebagai penyedia jasa keuangan terdepan dalam pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab di Indonesia.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik

Prudential Indonesia telah menerapkan GCG dan menyempurnakan strukturnya secara berkelanjutan sebagaimana tercermin dalam Laporan Penilaian Sendiri (Self-Assessment) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik konvensional dan Syariah Tahun per 31 Desember 2020 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 24 Mei 2021. Untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan melalui praktik bisnis yang taat, sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.5/2016 perihal Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, berikut pengembangan yang terjadi sejalan dengan ketentuan GCG:

Struktur tata kelola

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ tertinggi pada Perseroan yang memegang semua wewenang yang tidak didelegasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2020, Pemegang Saham Prudential Indonesia telah mengambil berbagai keputusan sehubungan dengan Laporan Keuangan dan Laporan Laba Rugi tahun 2020, pengangkatan Direktur dan Komisaris, pembagian deviden, dan lain-lain melalui Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris Prudential Indonesia terdiri atas anggota Komisaris non-independen dan Komisaris Independen yang secara aktif telah berpartisipasi dalam rapat Komite Audit maupun rapat Komite Pemantau Risiko, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Pada tahun 2020, Prudential Indonesia telah mengadakan 12 kali rapat Dewan Komisaris.

Komposisi Dewan Komisaris di Prudential Indonesia berdasarkan Laporan Penilaian Sendiri dan Laporan Penerapan Tata Kelola Yang Baik tahun per 31 Desember 2020:

 

 

Nama Jabatan
Richard John Taylor Presiden Komisaris
Ira Eddymurthy Andamara Komisaris
Stephen Paul Bickell Komisaris
Rhenald Kasali Komisaris Independen
Agustinus Prasetyantoko Komisaris Independen
Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa Komisaris Independen
Evelyne Mirna Damayanti K Komisaris Independen

 

 

Komite Penunjang Dewan Komisaris


Untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasannya sehingga dapat berjalan secara efektif, Komite-komite dibawah ini telah dibentuk:

  1. Komite Audit
    Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi kewajibannya terkait pengawasan atas kepatuhan pelaporan keuangan Perseroan, efektifitas pengendalian internal dan sistem manajemen risiko Perseroan serta untuk mengawasi efektifitas dan objektifitas dari Auditor internal dan eksternal. Komite Audit harus bertindak secara independen dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Pertemuan Komite Audit dilakukan secara rutin setiap 1 kali dalam 3 bulan dan secara ad hoc.
  2. Komite Pemantau Risiko
    Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh dan melapor kepada Dewan Komisaris dalam memantau dan memberikan saran kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa penerapan manajemen risiko telah memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko memiliki peran dalam memantau penerapan kebijakan manajemen risiko secara keseluruhan dan berkesinambungan.

  3. Komite Tata Kelola Terintegrasi
    Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk dalam rangka pelaksanaan tata kelola terintegrasi pada konglomerasi keuangan antara Prudential Indonesia dan PT Eastspring Investments Indonesia (Eastspring Indonesia). Komite ini melakukan pertemuan secara berkala setiap enam bulan sekali.

Dengan berlakunya POJK No.45/POJK.03/2020 yang menetapkan kriteria baru Konglomerasi Keuangan dengan total aset Rp100 triliun dengan sektor usaha yang berbeda. Per Juni 2020, total aset Perusahaan di bawah Rp100 triliun. Oleh karena itu, pembubaran Konglomerasi Keuangan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Prudential Indonesia dan disampaikan kepada OJK pada bulan Desember 2020.

Direksi

Direksi bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pengaturan dan pelaksanaan usaha di Perseroan sejalan dengan strategi Perseroan, rencana dan kebijakan Perseroan. Selama tahun 2020, Prudential Indonesia telah mengadakan 20 kali rapat Direksi.

Komposisi Direksi di Prudential Indonesia berdasarkan Laporan Penilaian Sendiri dan Laporan Penerapan Tata Kelola Yang Baik tahun per 31 Desember 2020:

 

Nama Jabatan
Jens Reisch Presiden Direktur
Rinaldi Mudahar Wakil Presiden Direktur
Heraandajani Soemohandojo
Direktur
Nicholas Oliver Holder
Direktur
Premraj S/O N Thuraisingam
Direktur
Rianto Ahmadi
Direktur
Dian Budiani Direktur
Rusli Direktur
 
Komite Penunjang Direksi

Untuk membantu Direksi dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Perseroan telah membentuk beberapa komite sebagai berikut:

 

  1. Komite Investasi
    Komite Investasi bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan atas kegiatan penempatan seluruh dana investasi Perseroan yang diperoleh dari nasabah. Komite melakukan rapat secara berkala setidaknya setiap kuartal.
  1. Komite Kepatuhan
    Komite ini betanggung jawab untuk mengawasi tingkat kepatuhan Perseroan atas kebijakan internal, pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan rapat Komite Kepatuhan dilakukan setiap  kuartal.
  1. Komite Transforming Customer Fulfilment
    Salah satu aspek penting dalam bisnis asuransi adalah dalam proses seleksi risiko (underwriting) dan klaim. Untuk itu, dibentuklah Komite Seleksi Risiko dan Klaim yang memiliki kewenangan untuk meninjau dan memberikan arahan dalam hal perubahan regulasi, kepatuhan, risiko, kebutuhan bisnis dan standar pelayanan atas seleksi risiko dan klaim. Disamping itu, Komite ini memiliki peran untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah dan juga mengoptimalkan potensi penjualan yang pada akhirnya akan menghasilkan nilai yang saling menguntungkan bagi nasabah dan bisnis serta untuk melakukan kajian dan menilai kinerja terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan, kemudian memutuskan penyelesaian atas permasalahan dan menetapkan standar seleksi risiko dan klaim.
  1. Komite Pengembangan Produk
    Komite ini memiliki peranan dalam perkembangan, penerapan dan pengaturan atas seluruh pengembangan dan strategi produk yang dihasilkan Perseroan. Hal ini termasuk pendirian dan pengaturan atas desain serta proses persetujuan produk sejalan dengan prioritas produk dan jadwal implementasi atau strategi yang disetujui dari waktu ke waktu oleh Komite.
  1. Komite Pengarah Informasi dan Teknologi
    Komite ini memiliki peranan untuk memastikan bahwa Perseroan dapat mengadopsi sistem dan proses yang terbaik di kelasnya, sesuai dengan konteks pengembangan informasi dan teknologi. Rapat Komite ini dilakukan sesuai dengan arahan Ketua Komite setiap bulan atau setidaknya setiap kuartal.
  1. Komite Pengadaan Barang dan Jasa
    Komite ini didirikan untuk mengawasi berbagai inisiatif program pengadaan barang dan jasa yang diperlukan guna menunjang aktifitas usaha Prudential Indonesia.  Komite ini juga melakukan pengawasan pelaksanaan tata kelola pengadaan, pencapaian waktu layanan, pengaturan kinerja pemasok, pengaturan kontrak, pemantauan risiko pihak ketiga dan perjanjian alih daya dengan beberapa tujuan yang ditetapkan. Komite ini mengadakan rapat setidaknya sekali setiap kuartal atau dalam waktu tertentu apabila diperlukan.
  1. Komite Disipliner Tenaga Pemasar
    Komite ini dibentuk khusus dengan tujuan untuk melakukan kajian atas investigasi yang dilakukan secara lengkap oleh Petugas Layanan Keluhan terhadap dugaan kesalahan atau mal praktik penjualan yang dilakukan oleh jaringan distribusi Perseroan dan untuk menyetujui atau memperbaiki rekomendasi sanksi atas tindakan indisipliner yang dilakukan Tenaga Pemasar, termasuk layanan pemulihan untuk memperbaiki keluhan.

  2. Komite Persistensi
    Tujuan utama didirikannya Komite Persistensi yaitu untuk memastikan persistensi Perseroan mencapai atau melebihi target, memastikan bahwa langkah yang tepat telah diambil untuk mengatasi hambatan atas pencapaian target; dan untuk menjadi pelopor mengenai pentingnya mencapai peningkatan persistensi yang tinggi di Prudential Indonesia. Rapat Komite ini umumnya diadakan setiap bulan.
  1. Komite Investasi Komunitas
    Komite ini dibentuk guna memastikan bahwa seluruh inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Perseroan sejalan dengan tujuan strategi inti dan Kode Etik Perseroan; untuk memonitor seluruh kegiatan CSR Perseroan yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan banyak pihak tertata dengan baik melalui implementasi yang efisien dan efektif; dan untuk melakukan kajian atas kinerja proyek yang sedang berjalan terhadap target yang ditetapkan.

  2. Komite Manajemen Kelangsungan Bisnis dan Manajemen Insiden
    Komite ini melakukan kajian atas program kelangsungan bisnis setiap kuartal untuk memastikan kepatutan, kecukupan, dan efektivitas penerapan  kelangsungan bisnis.

  3. Komite Insentif Keagenan
    Komite ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa insentif yang  disusun sejalan untuk mencapai tujuan dan target yang ditetapkan; dan untuk mengatur kesempatan bisnis untuk memastikan insentif yang disusun memacu aktivitas bisnis dan tidak menimbulkan risiko yang signifikan.

  4. Komite Distribusi Kemitraan
    Komite ini dibentuk untuk memantau jalur distribusi kemitraan, perkembangan inisiatif dan permasalahan strategis lainnya.

  5. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
    Komite ini dibentuk untuk memantau penerapan manajemen risiko terintegrasi pada konglomerasi keuangan.

  6. Komite Kompensasi Keagenan
    Komite ini berperan untuk memastikan:
    • Kompensasi keagenan diimplementasikan dengan baik untuk mencapai tujuan Perseroan
    • Memberikan pengawasan dan arahan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan tepat sasaran.
       
  7. Komite Risiko
    Tujuan dibentuknya Komite Risiko adalah untuk membantu Direksi dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan. Komite Risiko juga membantu Direksi dalam melakukan proses eskalasi kepada Dewan Komisaris melalui pelaporan kepada Komite Pemantau Risiko.

  8. Komite Sumber Daya Manusia
    Komite ini dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengelola karyawan dan organisasi dalam Perseroan.

  9. Komite Marketing dan Komunikasi Terintegrasi
    Komite ini dibentuk untuk membantu Direksi dalam strategi pemasaran dan komunikasi.
Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada Direksi dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan unit usaha Syariah Perseroan agar sesuai dengan prinsip Syariah. Sepanjang tahun 2020, Perseroan telah mengadakan 23 kali pertemuan Dewan Pengawas Syariah.

Berikut adalah susunan anggota Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2020:

 

Nama Jabatan
H. Ahmad Nuryadi, LL.B, MA Anggota Dewan Pengawas Syariah

Kecukupan kebijakan dan prosedur

Kode Etik

Prudential Indonesia menerapkan standar professional dan kode etik yang tertinggi bagi seluruh karyawan. Kode etik berisi standar etika dasar yang diperlukan.

Kebijakan Investasi

Kebijakan Investasi menetapkan tujuan investasi dari masing-masing dana investasi, serta pedoman dan parameter untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan investasi Perseroan mengacu pada strategi jangka panjang dengan usaha meminimalkan risiko dan megoptimalkan hasil keuntungan investasi. Dana investasi Perseroan dikelola oleh PT Eastspring Investment Indonesi.

Konflik Kepentingan

Dengan mematuhi Kebijakan Konflik Kepentingan dan ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat melanggar standar etika, kejujuran dan integritas. Seluruh Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, karyawan dan tenaga pemasar diharapkan untuk tidak hanya mengungkapkan tapi juga dapat mengidentifikasi potensi atau terjadinya konflik kepentingan di tempat kerja atas nama Prudential Indonesia.

Anti Suap dan Korupsi

Prudential Indonesia menyadari bahwa penyuapan dan korupsi rentan terjadi pada peran-peran tertentu, yang dapat membawa dampak terhadap integritas dalam menjalankan bisnis Perseroan dengan benar. Untuk itu, kebijakan ini merupakan petunjuk untuk melindungi Perseroan dan karyawan Perseroan dari praktik penyuapan dan korupsi.

Implementasi atas sistem pengendalian internal

Prudential Indonesia menganut prinsip “tiga lini pertahanan” untuk mengatur dan mengendalikan risiko bisnis dan berperan dalam fungsi pengendalian sebagai berikut:

  1. Lini pertama adalah Unit Bisnis atau Unit Fungsional
    Unit Bisnis sebagai lini yang terlibat dalam operasional harian dan bertindak sebagai kontak pertama dengan berbagai pihak.

  1. Lini Kedua adalah Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Risiko
    Fungsi-fungsi ini berperan dalam menentukan kebijakan dan standar serta melakukan proses monitoring dan peninjauan yang diperlukan.

  1. Lini Ketiga adalah Audit Internal
    Fungsi ini berperan untuk memberikan kepastian secara independen atas pelaksanaan ketentuan dan kebijakan kepada seluruh pihak yang terkait termasuk manajemen dan Komite Audit.