Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ tertinggi pada Perseroan yang memegang semua wewenang yang tidak didelegasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap tahunnya Pemegang Saham Prudential Indonesia mengambil berbagai keputusan di antaranya sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit, Laporan Tahunan (termasuk laporan tugas pengurusan Direksi dan tugas pengawasan Dewan Komisaris), dan penunjukan Auditor Eksternal untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan tahun buku berikutnya. Selain itu, secara ad hoc Pemegang Saham dapat mengambil keputusan mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, pembagian dividen, dan lain-lain melalui Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri atas anggota Komisaris non-Independen dan Komisaris Independen yang secara aktif telah berpartisipasi dalam rapat Komite Audit maupun rapat Komite Pemantau Risiko, baik sebagai Ketua maupun sebagai Anggota.

Perseroan mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau setiap saat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan senantiasa memperhatikan kriteria penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Informasi terkait susunan Dewan Komisaris Perseroan terkini dapat diakses melalui tautan Jajaran Manajemen.

Untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasannya sehingga dapat berjalan secara efektif, Komite-komite di bawah ini telah dibentuk:

1. Komite Audit

Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi kewajibannya terkait pengawasan atas kepatuhan pelaporan keuangan Perseroan, efektifitas pengendalian internal dan sistem manajemen risiko Perseroan serta untuk mengawasi efektifitas dan objektifitas dari Auditor Internal dan Auditor Eksternal. Komite Audit harus bertindak secara independen dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Pertemuan Komite Audit dilakukan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dapat dilakukan secara ad hoc bilamana diperlukan.

2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh dan melapor kepada Dewan Komisaris dalam memantau dan memberikan saran kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa penerapan manajemen risiko telah memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko memiliki peran dalam memantau penerapan kebijakan manajemen risiko secara keseluruhan dan berkesinambungan. Pertemuan Komite Pemantau Risiko dilakukan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dapat dilakukan secara ad hoc bilamana diperlukan.

Direksi bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pengaturan dan pelaksanaan usaha di Perseroan yang sejalan dengan strategi Perseroan, rencana dan kebijakan Perseroan. Perseroan mengadakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau setiap saat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Komposisi Direksi di Prudential Indonesia senantiasa memperhatikan kriteria penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Informasi terkait susunan Dewan Direksi Perseroan terkini dapat diakses melalui tautan Jajaran Manajemen.

Untuk membantu Direksi dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Perseroan telah membentuk beberapa komite sebagai berikut:

1. Komite Investasi

   Komite Investasi bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan atas kegiatan penempatan seluruh dana investasi Perseroan yang diperoleh dari nasabah. Komite Investasi melakukan rapat secara berkala setidaknya setiap kuartal.

2. Komite Strategi Produk & Inisiatif

   Komite ini memiliki peranan dalam perkembangan, penerapan dan pengaturan atas seluruh pengembangan dan strategi produk asuransi jiwa yang dihasilkan Perseroan. Hal ini termasuk pendirian dan pengaturan atas desain serta proses persetujuan produk sejalan dengan prioritas produk dan jadwal implementasi atau strategi yang disetujui dari waktu ke waktu oleh Komite.

3. Komite Risiko

   Tujuan dibentuknya Komite Risiko adalah untuk membantu Direksi dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perseroan. Komite Risiko juga membantu Direksi dalam melakukan proses eskalasi kepada Dewan Komisaris melalui pelaporan kepada Komite Pemantau Risiko.

4. Komite Pengarah Digital & Informasi dan Teknologi

   Komite ini memiliki peranan untuk memastikan­ rencana pengembangan dan pelaksanaan pengembangan Teknologi Informasi selaras dengan strategi bisnis Perusahaan, dan monitor efektivitas mitigasi risiko dan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis, serta mendukung kebutuhan sistem informasi manajemen dan operasional bisnis. Rapat Komite ini dilakukan sesuai dengan arahan Ketua Komite setiap bulan atau setidaknya setiap kuartal.

Perseroan menerapkan standar professional dan kode etik yang tertinggi bagi seluruh karyawan. Kode etik berisi standar etika yang berfungsi sebagai panduan utama bagi seluruh karyawan.

Kebijakan Investasi menetapkan tujuan investasi dari masing-masing dana investasi, serta pedoman dan parameter untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan investasi Perseroan mengacu pada strategi jangka panjang dengan usaha meminimalkan risiko dan mengoptimalkan hasil keuntungan investasi. Dana investasi Perseroan dikelola oleh PT Eastspring Investments Indonesia, sedangkan Subdana dikelola oleh PT Eastspring Investments Indonesia, PT Schroder Investment Management Indonesia, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, dan PT Mandiri Manajemen Investasi.

Perseroan telah menyusun Kebijakan Konflik Kepentingan yang sejalan dengan peraturan OJK tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, serta berkomitmen untuk menghindari setiap potensi konflik kepentingan yang bertentangan dengan standar tertinggi atas etika, kejujuran, dan integritas Perseroan. Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, dan Tenaga Pemasar diharapkan untuk mengungkapkan dan juga secara tegas mengidentifikasi potensi atau dugaan konflik kepentingan dalam pekerjaan mereka atas nama Perseroan. Perseroan telah melakukan pelatihan tahunan atas konflik kepentingan melalui pelatihan berbasis komputer, termasuk mensyaratkan penyampaian deklarasi tahunan konflik kepentingan.

Perseroan tidak menoleransi praktik suap dan korupsi serta berkomitmen penuh untuk menjalankan bisnis dengan standar tinggi dan perilaku etis, termasuk pelarangan terkait dengan Facilitation Payment (Uang Pelicin) di Perseroan. Untuk memastikan kepatuhan terhadap praktik Anti-Suap dan Korupsi, Perseroan telah menyusun kebijakan serta prosedur – prosedur terkait Anti-Suap dan Korupsi yang wajib diimplementasikan oleh jajaran pimpinan, seluruh karyawan, serta pihak ketiga seperti tenaga pemasar, mitra bisnis, dan vendor Perseroan. Perseroan juga telah melakukan pelatihan Anti-Suap dan Korupsi bagi karyawan dan tenaga pemasar yang baru serta pelatihan tahunan untuk tenaga pemasar yang telah ada guna memastikan pemahaman dan kesadaran penuh terhadap aturan-aturan terkait Anti-Suap dan Korupsi.

Perseroan juga melakukan upaya lebih lanjut untuk mendukung usaha pencegahan praktik penyuapan secara berkesinambungan dimana Perseroan telah meraih sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (“SMAP”) pada 29 Desember 2023 dari PT BSI Group Indonesia (bagian dari British Standard Institution/BSI) yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Perseroan juga telah berhasil mempertahankan sertifikasi tersebut untuk periode tahun 2024. ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan adalah standar internasional yang dirancang untuk memastikan kecukupan Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi penyuapan dan mematuhi undang-undang anti-penyuapan.

Jika Anda mengetahui adanya suap atau korupsi, harap melaporkannya melalui kanal pelaporan whistleblowing Perseroan yang dapat diakses pada tautan berikut: EthicsPoint - Prudential

Sebagai bagian dari komitmen terhadap integritas, tata kelola yang baik, dan kepatuhan terhadap regulasi, Perseroan berkomitmen untuk menerapkan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM). Program ini dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan memitigasi risiko yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan dan reputasi perusahaan.

Penerapan program ini dilakukan secara menyeluruh melalui 5 pilar utama, yaitu:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

   Direksi dan Dewan Komisaris berperan aktif dalam menetapkan arah kebijakan, melakukan pengawasan, dan memastikan efektivitas pelaksanaan program APU, PPT, dan PPPSPM.

2. Kebijakan dan Prosedur

   Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang mengatur pelaksanaan program APU, PPT dan PPPSPM yang disusun sesuai dengan ketentuan dan diperbarui secara berkala.

3. Pengendalian Internal

   Mekanisme pengendalian internal diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan APU, PPT, dan PPPSPM, mendeteksi potensi pelanggaran atau risiko, dan menjaga integritas proses bisnis.

4. Sistem Informasi Manajemen

   Teknologi informasi digunakan untuk mendukung proses identifikasi nasabah, pemantauan transaksi dan pelaporan, baik untuk manajemen internal maupun kepada regulator.

5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

   Memastikan penerapan prosedur Know Your Employee (KYE) dan pengembangan kompetensi karyawan melalui pelatihan secara berkesinambungan yang wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan dan tenaga pemasar sebagai upaya memastikan pelaksanaan program APU, PPT dan PPPSPM secara efektif.

Dengan pendekatan berbasis risiko, Perseroan terus memperkuat sistem dan prosedur untuk mengidentifikasi, memitigasi, dan mengelola risiko pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi secara efektif.

Perseroan tidak memiliki toleransi atas tindakan fraud di mana Perseroan telah menyusun Kebijakan Anti-Fraud dan membentuk unit kerja khusus Anti-Fraud yang berfungsi untuk merumuskan strategi Anti-Fraud Perseroan, baik dari sisi pencegahan, deteksi, investigasi-pelaporan-sanksi dan pemantauan/evaluasi tindak lanjut terhadap risiko fraud.

Perseroan juga telah menerapkan prosedur speak-out atau whistle blower sebagai salah satu kanal informasi bagi setiap karyawan untuk menyampaikan indikasi atau potensi terjadinya fraud kepada pihak yang ditunjuk secara aman dan rahasia.

Perseroan juga telah melakukan pelatihan Anti-Fraud secara berkesinambungan kepada seluruh karyawan dan tenaga pemasar.

• Deklarasi Anti-Fraud Manajemen Prudential Indonesia (Bahasa)
• Deklarasi Anti-Fraud Manajemen Prudential Indonesia (English)